News

“Omnibuslaw” yang gak ada law law nya?

Menurut sumber terpercaya wikipedia “OMNIBUSLAW” adalah sebagai berikut: Undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain.

Nah dampak yang mempengaruhi apa kok bisa heboh? Ada empat Omnibus Law yang diusulkan pemerintah kepada DPR, yakni RUU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Ibu Kota Baru, dan Omnibus Law Kefarmasian. Berikut isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Perpajakan:

Ada pun, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yaitu

-Penyederhanaan Perizinan
-Persyaratan Investasi
-Ketenagakerjaan
-Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
-Kemudahan Berusaha
-Dukungan Riset dan Inovasi
-Administrasi Pemerintahan
-Pengenaan Sanksi
-Pengadaan Lahan
-Investasi dan Proyek Pemerintah
-Kawasan Ekonomi.

Sementara, Omnibus Law Perpajakan mencakup 6 pilar, yaitu

-Pendanaan Investasi
-Sistem Teritori
-Subjek Pajak Orang Pribadi
– Kepatuhan Wajib Pajak
-Keadilan Iklim Berusaha
-Fasilitas.

Hal inilah yang membuat ramai di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Bahkan ada yang berbondong-bondong untuk berdemo ada pula netizen yang menulis baik di media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Bahkan sampai-sampainya akun Instagram & Twitter di blokir netizen dan menyerukan blokir saja. Hal ini berdampak pada buruh yang di rasa ini sebuah ketidak Adilan. Nah masalahnya sekarang hal ini terjadi di tengah pandemi covid19 penandatangan RUU tersebut. Menanggapi hal tersebut berbagai kalangan pejabat serta masyarakat luas khususnya buruh mengaku bahwa hal ini di rasa tidak adil. Di lain sisi tanggapan pejabat justru hal ini akan memberi dampak baik untuk masyarakat.

Perlu pemikiran yang kritis juga untuk hal ini. Sebagai masyarakat yang mempercayakan tanggung jawab pada DPR merasa di jadikan sebagai korban. Tentu hal ini yang akan kelak bisa disinyalir akan berpeluang untuk semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Mulai dari Denny Siregar sampai AHY Agus Harimurti Yudhoyono atau yang lebih kita kenal sebagai ketua partai Demokrat memberi tanggapan tidak setuju terhadap Omnibuslaw yang di sahkan RUU Cipta kerja.

Tak hanya itu, Bahkan Haris Azhar menilai virus covid19 sebagai pemulus pemerintah untuk mengesahkan UU Cipta kerja ini. Beliau berpendapat hal ini kelak membahayakan. Sedangkan para elemen buruh kini akan melakukan mogok kerja. OMNIBUSLAW banyak yang tidak menyetujuinya karena UU Cipta kerja ini akan menimbulkan hal buruk di segala elemen buruh. Semoga saja kebijakan baru dan pemikiran yang kritis bisa membuka jalan cerah bagi semua. Tak ada yang akan merasa di kecewakan juga tak ada yang merasa di rugikan kelak. Itulah secerca harapan kecil masyarakat yang mempercayakan dan memilih calon DPR sebagai perwakilan suara rakyat justru di nilai tidak bisa mewakili rakyat.

Di Tempo.co juga memberitakan hal ini.
Banyaknya anggota DPR yang terinfeksi Covid-19 menjadi salah satu alasan pengesahan RUU Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan situasi pandemi Covid-19 kian mengkhawatirkan di Kompleks Parlemen, Senayan.

Azis juga mengatakan hal tersebut sudah disepakati dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah. “Sudah disepakati dalam rapat paripurna yang merupakan pengejawantahan dari rapat konsultasi pengganti Bamus, karena situasi kami di DPR yang terkena Covid-19 lumayan banyak,” kata Azis.

Alasan serupa disampaikan anggota Bamus dari Fraksi PDIP, Sturman Panjaitan. Sturman mengatakan ada dua orang Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR yang meninggal karena Covid-19. Sedangkan saat ini ada 18 orang di lingkungan parlemen yang juga positif Covid-19. “Ini sekarang Covid-19. Sebenarnya mau di-lockdown ini,” kata dia.

2. Demokrat sempat minta pengesahan RUU ditunda

Fraksi Partai Demokrat sempat meminta agar pengesahan RUU Cipta Kerja ditunda. Anggota Fraksi Demokrat, Irwan, mengatakan RUU ini mendapat penolakan dari publik di banyak tempat. “Mengapa ini terburu-buru pimpinan, rakyat bertanya-tanya,” kata Irwan.

Lantaran suara tak bulat, Fraksi Demokrat juga sempat meminta voting dalam pengambilan keputusan. Namun, usulan itu tak disetujui.

3. Demokrat walk out

Fraksi Partai Demokrat meninggalkan sidang paripurna alias walk out saat agenda pengesahan RUU Cipta Kerja berlangsung. Demokrat walk out setelah merasa tak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan.

“Pimpinan, kalau tidak dikasih kesempatan kami memilih walk out pimpinan,” kata anggota Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, di ruang sidang paripurna.

Beberapa anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat sebelumnya telah berulang kali menginterupsi rapat. Demokrat mempertanyakan mengapa pemerintah dan DPR terkesan terburu-buru untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja. “Mengapa ini terburu-buru pimpinan, rakyat bertanya-tanya,” kata anggota Fraksi Demokrat, Irwan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin sidang merasa sudah cukup memberikan kesempatan bicara kepada Demokrat. Azis beberapa kali mematikan mikrofon anggota Demokrat yang tengah berbicara. Ia juga mengancam akan meminta Benny Kabur Harman dikeluarkan dari ruang sidang lantaran terus berbicara sambil berdiri dari kursinya

4. Disahkan meski banyak penolakan

RUU Cipta Kerja disahkan oleh DPR kendati memperoleh protes dari banyak pihak. Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi masyarakat berencana menggelar aksi demonstrasi serentak di lebih dari 30 kota selama tiga hari, yakni 6-8 Oktober 2020, untuk menolak produk undang-undang tersebut.

“Kita dipaksakan turun ke jalan karena harus melawan. Ini karena tidak ada iktikad baik pemerintah,” ujar Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Ahad, 4 Oktober 2020.

Aksi solidaritas bersama akan dilakukan di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Semarang. Kemudian, Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kaltim, Makasar, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumut, Sumatera Utara, Batam, NTT, dan kota-kota lainnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga menyatakan hal yang sama. Menurut dia, ada dua juta buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi tetap menggelar aksi meski RUU telah disahkan. Aksi demonstrasi yang diikuti mogok nasional dilakukan dengan dasar ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Senin, 5 Oktober 2020.

5. Anggota DPR tidak menerima salinan fisik RUU Cipta Kerja

Anggota dewan tidak menerima salinan fisik atau hardcopy RUU Cipta Kerja saat sidang paripurna digelar. Biasanya, salinan RUU yang akan disahkan dibagikan oleh petugas yang berjaga di meja presensi kehadiran anggota Dewan.

“Tidak (menerima salinan RUU). Belum selesai sudah disahkan. Yang disahkan itu tadi RUU hantu,” kata anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman.

Hal senada disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa. “Saya cek sama yang hadir, enggak dibagi. Logikanya harusnya demikian (dibagi),” kata Ledia melalui pesan singkat.

Benny dan Ledia senada mengatakan salinan RUU seharusnya dibagikan kepada anggota Dewan yang hadir. Menurut Benny, ketentuan itu juga diatur dalam Undang-undang MD3 dan Tata Tertib DPR. “Makanya kami perjuangkan ditunda dulu,” kata Benny.

6. Dibahas 64 kali, Senin sampai Minggu

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas melaporkan pembahasan RUU Cipta sudah dilakukan sebanyak 64 kali. Begitulah tempo.co memberitakan.

Nah semoga saja rakyat bisa di jadikan acuan untuk kedepannya rakyat perlu di utamakan karena rakyat juga memiliki hak-haknya. Semoga saja di dengar keluh kesah rakyat ini.

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button